KASN Awasi Netralitas ASN Saat Pilkada

JAKARTA, KRJOGJA.com - Pilkada serentak di 270 daerah akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Semakin dekat dengan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Data per 31 Juli 2020 terdapat 456 ASN yang dilaporkan melanggar netralitas.

Untuk itulah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terus melakukan berbagai kegiatan dalam rangka kerjasama peningkatan pengawasan netralitas ASN sebagai bentuk pencegahan pelanggaran netralitas ASN. Pada hari Rabu (5/8/2020) KASN melakukan Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN yang kedua dengan tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri”.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KASN dan dilanjutkan dengan sambutan kunci dari Tjahjo Kumolo Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang dalam hal ini diwakilkan oleh Teguh Widjinarko selaku Plt Deputi SDM Aparatur. Kegiatan ini antara lain berupa deklarasi netralitas ASN yang dikuti oleh lebih dari 618 peserta di jaringan virtual, yang terdiri dari para Kepala Daerah, Sekda, Kepala BKD/BKPSDM, Pimpinan Bawaslu Daerah, dari wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Papua. Kegiatan lain yang digelar adalah diskusi panel dengan pembicara Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Direktur Wasdal lV Badan Kepegawaian Negara Achmad Slamet Hidayat, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, dan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo.

Dalam sambutan pembukaan Ketua KASN Prof. Agus Pramusinto mengemukakan pentingnya netralitas ASN dalam Pilkada Serentak. Disampaikan fakta bahwa merujuk pada data KASN per 31 Juli 2020, dari 456 pelanggaran tersebut, sebanyak 27.6% dilakukan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi. “Ini alarm pilkada 2020 sudah berbunyi yaitu indikasi birokrasi berpolitik”, ujar Agus.

Banyaknya pucuk pimpinan birokrasi yang terlibat dalam pelanggaran netralitas ASN tentu berpotensi pada penyalahgunaan wewenang. Agus menambahkan bahwa pada Desember 2020 akan ada suksesi kepemimpinan di 270 daerah. “Harus dipastikan pelaksanaan suksesi melalui Pilkada serentak ini tidak ada pengerahan birokrasi, karena ASN netral dan birokrasi tidak berpolitik itu harga mati”, tegas Ketua KASN.

Sementara pada sambutan kunci, Plt Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB yang mewakili Menteri menyampaikan “Netralitas merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan ASN yang bermartabat, beretika dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI”.