JAKARTA, KRJOGJA.com - Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri menyebut pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) harus dihentikan. Pembentukan UU mengenai Pancasila ini dinilai malah akan menurunkan nilai dan makna Pancasila.
"Saya rasa tidak perlu UU HIP itu. Pertama, alasannya begini, kita ini sudah berkomitmen dan konsensus kita sudah final," kata Rachmawati.
RUU HIP pertama kali diajukan oleh Fraksi PDI Perjuangan di DPR. Pada rapat paripurna pertengahan Mei 2020 DPR kemudian menyetujui pembahasan RUU HIP sebagai inisiatif DPR.
Dalam draf RUU HIP terdapat 58 pasal dan delapan peraturan yang dijadikan konsideran. Sementara TAP MPRS Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme tak masuk pada peraturan di dalamnya.
Menurut Rachmawati, pembahasan mengenai wacana RUU HIP justru akan menurunkan makna Pancasila yang telah disepakati para pendiri bangsa.
"Sekarang untuk apa bikin UU lagi, dan itu men-downgrade, baik Pancasila maupun UUD 45 kita. Ini yang menjadi masalah," jelas Rachmawati. (*)
