JAKARTA, KRJOGJA.com - Forum Dekan Teknik Indonesia (FDTI) Sabtu (6/6) menyelenggarakan webinar seri ke-1 dengan tema "Tantangan Transportasi Dalam Masa Pandemi dan New Normal".
Dalam webinar ini mengundang Menteri Perhubungan Indonesia, Budi Karya Sumadi; Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sekaligus Ketua Forum Dekan Teknik Indonesia, Nizam; Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Agus Tafik Mulyono; dengan moderator Dr. Izradi Zainal.
Saat ini moda transportasi Indonesia menghadapi tantangan dan tuntutan merespon persiapan new normal pandemi Covid-19. Selama ini moda transportasi menjadi alat perpindahan masyarakat agar saling mempertemukan. Tetapi saat pandemi, moda transportasi menjadi sarana mobilitas penyebaran Covid-19. Sehingga menjadi salah satu sektor ekonomi yang merasakan pukulan cukup berat ketika pergerakannya dibatasi demi melindungi kemanusian.
Hal itu menjadi pembahasan utama dalam webinar tersebut. Kondisi kemanusiaan dan perekonomian di Indonesia perlu dipertemukan titik ekuilibriumnya demi mempertahankan stabilitas masyarakat. Sehingga webinar ini mengajak peserta untuk bergotong royong mencari solusi yang terbaik. Baik dari sisi akademisi, mahasiswa, dan masyarakat.
"Kami sangat mengapresiasi Bapak Menteri Perhubungan dan Bapak Agus dapat berpartisipasi dalam webinar ini untuk membahas kondisi tantangan transportasi dalam kondisi new normal," ucap Nizam ketika menyampaikan sambutannya.
Nizam berharap webinar seperti ini bisa menjadi salah satu pintu utama dalam pengembangan kemitraan pemerintah, perguruan tinggi dan DUDI.
"Kita harap webinar ini bisa bermitra dengan baik antara pemerintah, DUDI, dan perguruan tinggi agar menjadi mata air dan obor dalam pembangunan. Kita memiliki tugas menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta mencerdaskan kehidupan masyarakat," tutur Nizam.
Pemerintah saat ini telah menyiapkan kondisi new normal, khususnya moda transportasi. Dalam menpersiapkan hal tersebut, Kemenhub melalui Litbang Perhubungan mengajak pakar transportasi dari beberapa perguruan tinggi seperti ITB, UI, ITS, dan UI. Pertemuan tersebut diantaranya untuk mendapatkan masukan dan kajian terhadap kebijakan new normal dalam bidang transportasi. Hal itu dijelaskan Budi Karya dalam penjelasannya.
"Kita jangan buru-buru mempertentangkan ekonomi dalam kondisi new normal. Konsep yang kita buat yaitu selaras antara ekonomi dan mengedepankan protokol kesehatan. Selama masa pembatasan transportasi menyebabkan penurunan pergerakan masyarakat. Salah satunya sektor penerbangan yang jumlahnya menurun drastis sebanyak 90% di bandara Soekarno Hatta," jelasnya.
Menhub mengilustrasikan jika tadinya pergerakan di bandara Soekrano Hatta bisa 100.000 pergerakan per-hari, saat ini menurun drastis. Dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam bidang transportasi dan logistik, Budi mengajak para pakar dan akademisi dari seluruh wilayah di Indonesia untuk berpartisipasi mencari solusi yang aplikatif untuk daerahnya masing-masing.
Dengan demikian lanjutnya, pemerintah mengatur kembali pengoperasian transportasi melalui visibilitas yang terukur, serta melalui kalkulasi operasional. Pertimbangan tersebut perlu dipikirkan secara lebih komprehensif dengan memasukkan prinsip kesehatan dalam bertransportasi. Sehingga dapat memilih langkah paling strategis dari beberapa pilihan yang tersedia untuk menciptakan regulasi baru menganggapi new normal transportasi di Indonesia.
Menurut pakar transportasi dari UGM, Agus, mendukung langkah Kemenhub untuk beradaptasi dalam new normal. Penyelenggaraan bisnis transportasi saat ini tidak mudah. Operator perlu mengeluarkan biaya lebih untuk menyelenggarakan pelayanan protokol kesehatan yang tidak dapat dikompromikan. Seperti diantarnya menyediakan pelayanan rapid test, pembatasan penumpang 50% dari total okupansi, fasilitas cuci tangan, dll. Sehingga perlu memperhitungkan kembali penentuan biaya operasional.
Melalui pandangannya, Agus menyampaikan opsi kebijakan yang mengutamakan nilai kemanusiaan untuk ekonomi yang lebih baik. Gagasan ini merupakan penggabungan dari opsi kebijakan pemulihan ekonomi dan tetap mempertahankan misi kemanusiaan.
