JAKARTA, KRJOGJA.com - Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Riko Amir mengatakan defisit anggaran tahun 2020 membengkak menjadi 5,07 persen atau menjadi Rp 852,9 triliun dari yang sebelumnya ditetapkan dalam Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020 sebesar 1,76 persen atau sekitar Rp 307,2 triliun. Sehingga dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp 545,7 triliun.
"Kita harus menyelesaikan tambahan sebesar Rp 545,7 triliun, yaitu dari Rp 307, 2 triliun menjadi Rp 852,9. Ini adalah pembiayaan netnya," kata Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Riko Amir, di Jakarta, Jumat (8/5).
Dikatakan, dengan bertambahnya defisit tersebut, maka strategi untuk pembiayaan tahun 2020 ini yakni mengoptimalkan sumber pembiayaan utang dan non utang. Untuk non utang, akan dilakukan pemanfaatan dana SAL atau sisa anggaran lebih sebesar Rpn70,64 triliun, pos dana abadi pemerintah dan dana yang bersumber dari BLU atau badan layanan umum.
“Salah satunya, pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 70,64 triliun. Besaran pemanfaatan ini naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata hanya Rp 15 triliun.Tahun ini ditambah Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun yang ditambah lagi pada akhirnya menjadi Rp 70,64 triliun," katanya.
Dikatakan, target Kemenkeu dapat mengumpulkan pinjaman dari lembaga multilateral hingga 7 miliar dolar AS untuk menopang kemampuan pembiayaan APBN tahun ini. Tapi, belum tentu keseluruhannya dapat dicairkan karena membutuhkan proses persetujuan dari lembaga tersebut. Misalnya dari, salah satu lembaga multilateral yang sudah mencapai kesepakatan adalah Asian Development Bank (ADB). Pemerintah Indonesia diperkirakan bisa mendapatkan bantuan 1,5 miliar dolar AS. (Lmg)
