JAKARTA, KRJOGJA.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk memasukkan soal kesehatan dan reproduksi (Kespro) dalam kurikulum di sekolah.
Ini dinilainya menjadi solusi untuk menekan pernikahan dini yang masih terjadi di Indonesia. "Karena mereka (anak-anak) tidak mengerti tentang dirinya," ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di sela-sela Rakernas BKKBN di Jakarta, Rabu (12/2).
Anak-anak perempuan usia 16 tahun tak mengerti tentang dirinya sendiri, termasuk tidak mengerti, bahwa berhubungan seks dalam usia tersebut dapat meningkatkan potensi kanker mulut rahim, sehingga sangat berisiko. Kemudian, bagi anak laki-laki yang mengalami sakit gondong, sperma mereka sebenarnya akan hancur akibat penyakit tersebut.
"Hal kayak begini penting diekspose ke mereka. Kita tidak mengajari seks, tetapi reproduksi. Kalau mereka tidak diberi tahu bagaimana?" ujarnya Hasto.
Mantan Bupati Kulonprogo ini menyadari, persoalan edukasi reproduksi ini masih dinilai tabu karena berkaitan dengan seks, termasuk penilaian dari sisi agama yang juga sering beragam komentarnya. Jika ka masuk ke sekolah, ia optimistis bisa membuat (edukasi) kesehatan dan reproduksi yang bisa diterima ulama.
Sementara itu, dalam rakernas Hasto Wardoyo menjelaskan ada tiga poin yang menjadi fokus pembahasan BKKBN dalam menciptakan keluarga Indonesia yang berkualitas dan mandiri. Pertama, pemenuhan ketersediaan alat kontrasepsi (alkon) di beberapa daerah, kedua mengerahkan dengan maksimal petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) di daerah terpencil dan ketiga mencegah remaja melakukan pernikahan dini.
Masalah kekurangan PLKB di daerah, Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal menjelaskan ada 23.500 penyuluh di seluruh Indonesia, namun tidak memenuhi semua di daerah. Apalagi, di Indonesia bagian timur sangat kekurangan PLKB karena hanya ada satu penyuluh untuk 25 desa. Padahal kata Nofrijal, adanya penyuluh KB itu penting agar masyarakat menggunakan alat kontrasepsi dengan benar dan tidak menikah sebelum usianya matang.
"PLKB di Indonesia ada 23.500 orang diantaranya 14.500 dengan status PNS dan 9.000 statusnya tenaga honorer dan itu harus memenuhi 82 ribu desa, bayangkan betapa berat satu PLKB membawahi 7 hingga 25 desa, idealnya 1 PLKB ya 1 desa," terang Nofrijal. (Ati)
