JAKARTA, KRJOGJA.com - Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa kapal-kapal China tidak melakukan pelanggaran kedaulatan, melainkan pelanggaran hak berdaulat Indonesia di perairan Natuna.
"Jadi yang terjadi adalah pelanggaran hak berdaulat," katanya.
Dahnil menjelaskan bahwa kapal-kapal China tidak berlayar di laut teritorial Indonesia. Kapal-kapal tersebut, lanjutnya, berlayar di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang dekat dengan Kepulauan Natuna.
Apabila kapal negara lain berlayar di laut teritorial Indonesia, maka bisa disebut sebagai pelanggaran kedaulatan. Namun, jika hanya berlayar di ZEE, maka disebut sebagai pelanggaran hak berdaulat.
Dahnil lalu mengatakan bahwa langkah yang perlu ditempuh untuk menyikapi ketegangan China-Indonesia di Natuna yakni dengan diplomasi. Langkah itu kini dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintah, termasuk oleh Kementerian Luar Negeri.
"Itu tentu juga adalah bagian dari sikap pak Prabowo, dan pada saat disampaikan, sikap pemerintah melalui bu Menlu rumusan itu juga disampaikan pak Prabowo dalam rapat koordinasi di Menko Polhukam," kata dia.
Sejauh ini, kata Dahnil, Prabowo juga telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyikapi ketegangan di Natuna. Prabowo dan KKP sepakat bakal meningkatkan jumlah nelayan yang menangkap ikan di wilayah ZEE. (*)
