JAKARTA, KRJOGJA.com - Wakil Presiden Maruf Amin menyerahkan rencana pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Ulama ke DPR. Ma'ruf mengatakan, pembahasan RUU itu belum dibahas dengan pemerintah.Â
"Saya dengar RUU ini inisiatif DPR. Jadi DPR menganggap perlu ada UU ini karena katanya ulama rentan dipersekusi, diintimidasi, dikriminalisasi. Itu masih dalam ranah inisiatif DPR belum dibahas dengan pemerintah," ujar Maruf.
Sebagai ulama dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif, Maruf mengaku selama ini tak pernah mengalami persekusi atau intimidasi. Namun, menurutnya, pembahasan RUU itu menjadi hak DPR. Jika memang diperlukan, pemerintah akan mengkaji argumentasi dari RUU itu terlebih dulu.Â
"Saya tidak pernah. Kalau dikritik biasalah yang tidak sependapat dengan saya. Tapi mungkin ada pihak yang merasakan (diintimidasi) sehingga DPR menangkap itu dan dirancang menjadi RUU," katanya.Â
Partai Keadilan Sejahtera diketahui merupakan salah satu partai yang menginisiasi RUU Perlindungan Ulama. Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini mengatakan usulan itu merupakan salah satu janji PKS dalam kampanye Pemilu 2019 kepada seluruh masyarakat Indonesia.Â
"Kita menggeber kerja fungsi legislasi dengan merealisasikan janji-janji kampanye PKS dengan mengajukan atau merevisi sejumlah aturan yaitu tentang perlindungan ulama dan simbol-simbol agama," kata Jazuli. (*)
