JAKARTA, KRJOGJA.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo meresmikan aplikasi e-government Kemendes PDTT di Jakarta pada Jumat (11/10/2019). Menurutnya, penerapan e-government inilah yang membantu ketepatan dan kecepatan program kementerian yang selama ini ia pimpin tersebut.
"Salah satu keberhasilan kita (Kemendes PTT) adalah keakuratan data yang kita miliki. Selain itu kecepatan. Selama ini kita merasa dalam menjalankan program tersendat dan kurang mendapatkan impact (pengaruh) di lapangan, karena data kurang akurat dan speed-nya (kecepatan) lama. Sehingga dapat datanya telat," ujarnya.
Ia mengatakan, e-government akan membantu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjalankan program pembangunan di 74.954 desa dan ratusan kawasan transmigrasi, yang berada di lokasi, demografi, serta latar belakang pendidikan masyarakat yang beragam. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital di era industri 4.0 akan mempermudah semua pekerjaan.
"Kenapa pembangunan desa bisa lebih baik dan diikuti oleh 23 negara, karena kita punya database dan tata kelola yang sudah menggunakan e-government," ujarnya.
Dalam tiga tahun ini, lanjut Eko, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah mendapatkan most improvement (peningkatan paling baik) di lingkungan kementerian. Ia menyampaikan ucapan terimakasih terhadap seluruh pegawai dan mitra yang telah berkomitmen membantu pelaksanaan program kementerian.
"Semoga kerjasama kita dengan para mitra dapat memberikan benefit, bukan hanya untuk kementerian, namun juga untuk para mitra," ujarnya.
Terkait e-govermenment, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo), Eko Sri Haryanto mengatakan, e-government Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tak hanya berisi aplikasi-aplikasi yang bersifat internal, namun juga memiliki aplikasi yang bersifat eksternal untuk memperluas layanan kepada masyarakat desa.
