JAKARTA, KRJOGJA.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Sofyan Djalil menyatakan DPR dan pemerintah sepakat untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-undang Pertanahan menjadi undang-undang.
Penundaan dilakukan karena pemerintah dan DPR akan mengkaji kembali beberapa poin yang diatur dalam ruu tersebut. "Belum bisa saya jelaskan yang itu," katanya.
Selain itu kata Sofyan, penundaan juga dilakukan karena pemerintah dan DPR melihat ada salah pengertian di kalangan masyarakat soal materi yang akan diatur dalam uu tersebut.
"Ada saya membaca di media sosial, misal bank tanah. Bank Tanah itu membuat tujuan reforma agraria bisa kita capai, penataan tanah untuk kepentingan sosial, pemerataan ekonomi bisa kita capai. Tapi gambaran bank tanah dicurigai milik swasta, padahal bank tanah milik negara," katanya.
Sofyan mengatakan dengan penundaan tersebut kemungkinan RUU Pertanahan belum bisa disahkan pada masa keanggotaan DPR periode 2014-2019. Pembahasan kemungkinan akan dilanjutkan kembali pada tahun depan. "Mudah-mudahan tahun depan uu ini bisa dibahas kembali oleh dewan, mudah-mudahan bisa di-carry over," katanya. (*)
