JAKARTA, KRJOGJA.com - Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pada tahun 2020 anggaran dari pemerintah dalam bentuk APBN untuk air bersih dan sanitasi mencapai Rp 8 triliun. Namun dana tersebut hanya sekitar 40 persen dari total yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Sedangkan 60 persen kebutuhan dana lainnya diharapkan bisa diperoleh dari APBD dan swasta.
"Untuk air bersih dan sanitasi, intinya kontribusi dari APBN, APBD dan swasta sangat dibutuhkan, karena kemampuan APBN hanya sekitar 40 persen dan sisanya kita harapkan dari APBD dan swasta,†kata Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) Danis Hidayat Sumadilaga, di sela- sela acara pameran Indonesia Water & Wasterwater Expo & Forum†(IWWEF) di Jakarta, Rabu (18/9).
Dijelaskan, saat ini proyek yang dilakukan untuk air dan sanitasi sudah mencapai 75 persen, dan akan ditingkatkan menjadi 100 persen hingga 2020.Adapun upaya yang akan dilakukan antara lain akan menambah air baku dan pipa transmisi. Diharapkan akan tambahan 10 juta pipa sambungan pipa ke rumah sehingga akan menjangkau 60 juta masyarakat mendapat tambahan air bersih. "Kalau air bersih dan sanitasi sudah banyak yang kita dicapai, tetapi masih banyak lagi yang harus dicapai,†tegasnya.
Adapun untuk Hibah pipa, Danis mengatakan, hibahnya sekitar Rp 800 miliar atau sekitar 40 ribu sambungan air minum. Sedangkan untuk sanitasi batu sekitar 20 persen, dan ini perlu ditingkatkan, dan ini juga tergantung kesadaran dari masyarakat.
Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI), Haris Yasin Limpo mengatakan, banyaknya kendala yang dihadapi oleh PDAM, sebagai perusahaan air minum milik pemerintah daerah, yang memberikan pelayanan kebutuhan air bersih bagi masyarakat dan industri, seperti terbatasnya sumber air baku, teknologi, sdm, pembiayaan serta regulasi daerah yang kurang mendukung, membuat tidak maksimalnya kinerja PDAM. (Lmg)
