JAKARTA, KRJOGJA.com - Kementerian Keuangan telah menyiapkan Rp2,66 triliun untuk membayar kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri. Sebagai informasi pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kenaikan Gaji PNS memutuskan untuk menaikkan gaji abdi negara sebesar 5 persen.
Walau aturan baru terbit Maret ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan gaji PNS sejatinya sudah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 dan menjadi hak PNS sejak awal Januari. Namun, kenaikan gaji tersebut belum masuk rekening PNS lantaran PP tersebut belum terbit.
Kini, setelah PP terbit, PNS dipastikan mulai menerima kenaikan gaji per 1 April 2019 mendatang. "Total rapel gaji sebanyak Rp2,66 triliun ini terdiri untuk PNS pusat, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia," jelas Sri Mulyani.
Sebelum rapel dibayar, Sri Mulyani kini tengah meminta konfirmasi jumlah pegawai dari masing-masing kementerian dan lembaga untuk kemudian dikonfirmasi lagi kepada seluruh satuan kerja yang terdapat di bawah naungan instansi tersebut. Di sisi lain, lanjutnya, kenaikan gaji bagi PNS daerah akan dimasukkan ke dalam transfer Dana Alokasi Umum (DAU) yang dianggarkan di dalam APBN sebesar Rp417,9 triliun.
Tak hanya kenaikan gaji, Sri Mulyani memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS akan dibayarkan pada akhir Mei. Maklum, hari raya Idul Fitri diperkirakan jatuh 5 Juni 2019. Sementara itu, ia juga memastikan jadwal pencairan gaji ke-13 tidak akan berubah, yakni 1 Juli 2019.
"Untuk THR, nanti Peraturan Pemerintah akan dikeluarkan bapak presiden dan pembayaran akan dilakukan sebelum lebaran. Gaji ke-13 tidak ada perubahan jadwal," tutur dia. (*)
