JAKARTA, KRJOGJA.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempertimbangkan opsi untuk memberhentikan Romahurmuziy setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dirinya sebagai tersangka suap. KPK menetapkan Romi sebagai tersangka dalam kasus korupsi jual beli jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur periode 2018-2019.
Sekjen PPP Asrul Sani menuturkan penetapan status terhadap Romi harus disikapi secara organisasi. Dia menuturkan pihaknya tak memberikan toleransi terhadap siapa pun yang diduga melakukan kejahatan serius.
Dia menuturkan AD/ART partai menyatakan jika ketua umum atau pengurus harian PPP diduga terlibat kasus kejahatan serius, maka diberhentikan apakah permanen atau sementara. Dia menuturkan pemberhentian itu akan dilakukan melalui mekanisme organisasi.
"Pemberhentian(permanen) atau pemberhentian sementara itu harus melalui mekanisme organisasi, harus dirapatkan pengurus, majelis pertimbangan partai," kata Asrul.
Selain itu, rapat itu juga bakal memutuskan apakah salah satu wakil ketua umum atau lainnya akan menggantikan posisi Romi memimpin PPP. Asrul menuturkan pihaknya akan menghormati proses hukum yang tengah dilakukan oleh KPK dalam kasus tersebut. (*)
