JAKARTA, KRJOGJA.com - Komite III DPD RI menilai Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran memiliki banyak kekurangannya sehingga harus segera direvisi agar bisa menjawab permasalahan kedokteran di Indonesia.
"UU Pedidikan Kedokteran memang masih sangat belia, namun banyak kekurangannya khususnya pada implementasinya sehingga menyebabkan UU ini direvisi kembali," ucap Wakil Ketua Komite III DPD RI Novita Anakotta saat pembahasan inventarisasi materi penyusunan pertimbangan RUU tentang Pendidikan Kedokteran di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (3/13).
Dia menjelaskan ada beberapa kelemahan pada UU No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran. Pertama, permasalahan distribusi dokter. Kedua, legislasi atau dimana UU ini pasal-pasalnya memicu kontroversi diantaranya penambahan profesi dokter layanan primer (DLP). “Padahal UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran tidak mengenal DLP,†ulasnya.
Selain itu, lanjut Novita, di dalam UU Pendidikan Kedokteran juga belum menyebutkan pendidikan berkelanjutan. “Hal ini tentunya untuk merespon perkembangan teknologi, sosial, budaya, dan peningkatan kompetensi sehingga dokter dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi,†tuturnya.
 Sementara itu, Ketua Harian Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Abraham Andi Padian Patarai menjelaskan kompetensi DLP sebagai program studi baru tidaklah berbeda dengan kompetensi dokter umum pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI). Alhasil, menimbulkan kasta baru pada pelayanan di tingkat primer. (Sim)
