BEKASI, KRJOGJA.com - Badan Standar Nasional (BSN) bersama dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, dan/atau pemerintah daerah bekerjasama untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam penerapan SNI.
 "Ini merupakan KLT yang ke-3, setelah pada tahun 2017, BSN meresmikan KLT di Kota Makassar dan Palembang. Dengan berdirinya KLT BSN di Bekasi, masyarakat Bekasi dan sekitarnya akan semakin mudah untuk mendapatkan layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK). Selain itu, diharapkan jumlah industri dan UKM yang menerapkan SNI di wilayah ini akan semakin meningkat," kata Kepala BSN Bambang Prasetya saat peresmian Badan Standardisasi Nasional (BSN) meresmikan Kantor Layanan Teknis (KLT) di Bekasi, Jawa Barat pada selasa (26/02/2019).
Menurut Bambang ini merupakan langkah nyata BSN dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 terutama di Pasal 8 Ayat 2 yang menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dilaksanakan oleh BSN. Selain itu, sesuai pasal 53, dinyatakan bahwa BSN bersama dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, dan/atau pemerintah daerah bekerjasama untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam penerapan SNI.
"Bekasi merupakan tempat yang paling strategis. Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), potensi industri dan UMKM di Kabupaten Bekasi sangat luar biasa. Hadirnya standardisasi dan penilaian kesesuaian sudah tidak dapat ditawar lagi, karena sangat membantu para pelaku usaha dalam penerapan standar. Keluhan akan mahalnya biaya pengurusan SNI akan sirna karena manfaat penerapan SNI jauh lebih banyak, baik untuk akses pasar, memperkuat daya saing produk lokal, dan masih banyak lagi,†tegas Bambang.
Sebagai informasi, hingga saat ini, jumlah industri penerap SNI di Indonesia adalah 13.819 industri, sedang di Jawa Barat jumlahnya adalah 120 industri, sementara di wilayah Cikarang, Bekasi dan sekitarnya jumlahnya mencapai 66 industri. Dengan adanya potensi tersebut, BSN harus mendekatkan diri kepada para stakeholder di daerah untuk memenuhi kebutuhan standardisasi di berbagai wilayah Indonesia. Mengingat luasnya wliayah Indonesia dan belum meratanya penerapan standar, maka BSN membentuk Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN di daerah. (Ati)
