JAKARTA, KRJOGJA.com - Guna mencapai ketahanan pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian telah mempersiapkan banyak program. Salah satunya adalah optimalisasi lahan rawa yang cukup luas di Indonesia.
Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy mengatakan, pemanfaatan lahan rawa melalui kegiatan optimalisasi lahan rawa dan rawa pasang surut makin diseriusi tahun 2019 ini.Â
Salah satu contoh keberhasilan Kementan dalam program ini adalah optimalisasi lahan rawa di Desa Jejangkit Muara, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Tercatat 250 hektar hamparan padi siap panen meramaikan acara Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-38 pada 18-21 Oktober lalu.Â
"Salah satu poin dalam nawacita Pak Presdien itu adalah melakukan perluasan lahan pertanian, bukan hanya cetak sawah saja. Perluasan lahan pertanian itu artinya menambah luas lahan tanaman, meningkatkan indeks pertanaman, menambah luas lahan baku juga," ujar Sarwo Edhy, Senin (18/3).
Tidak hanya 250 hektare saja, lanjut Sarwo Edhy, pihaknya juga berhasil menanam 500 hektare padi di atas lahan rawa di Jejangkit. Sejumlah tanaman pendukung hortikultura dan perikanan juga disiapkan di lokasi tersebut.Â
Saat ini, masih ada 3.250 hektare lahan rawa yang masih dalam tahap pengerjaan di Jejangkit. Seluruh area tersebut ia jamin akan selesai dioptimalisasi dan ditanami padi jenis Inpari.Â
Jadi total lahan rawa di Jejangkit yang akan masuk dalam program optimalisasi tahun ini adalah 4000 hektare. Dan saat ini masih dalam tahap pengerjaan," jelasnya.
Sarwo Edhy mengatakan, program optimaliasi ini adalah sebagai bentuk motivasi yang diberikan negara kepada petani. Ke depannya lahan rawa yang berhasil dioptimalisasi oleh Kementan akan diserahkan kepada masyarakat secara cuma-cuma alias gratis.Â
Orogram ini bukan kali pertama dijalankan oleh Kementan. Karena tahun 2014 lalu Kementan telah berhasil membuka lahan rawa di wilayah Sumatera Selatan dengan menggandeng pihak swasta lewat program CSR sebab belum ada dana APBN kala itu.
