BENGKULU, KRJOGJA.com - Muhammadiyah secara kelembagaan dan keorganisasian tidak terlibat dalam politik kekuasaan. Secara kelembagaan Muhammadiyah tidak dalam persisian mendukung atau tidak. Tetapi Muhammadiyah mendorong warga menggunakan hak politik yang baik secara bertanggungjawab.
"Dalam menggunakan hak pilihnya, warga Muhammadiyah hendaknya memadukan menggunakan spiritualitas dan rasionalitas. Disinilah perlunya literasi politik secara umum untuk bangsa, untuk menentukan pilihan tersebut," kata Ketum PP Muhammadiyah periode 2005-2015 Din Syamsuddin kepada wartawan di sela pembukaan Sidang Tanwir II Muhammadiyah di Gedung Daerah Provinsi Bengkulu, Jumat (15/2).
Dengan literasi politik dalam memilih akan menggunakan pengetahuan, tidak sekadar emosi, tidak ikut-ikutan. "Sehingga akan dipilih pimpinan yang secara sejati menampilkan kepemimpinan dan kepribadian otentik. Ini penting, sebab Indonesia masa depan perlu pemimpin otentik yang secara sungguh-sungguh mengemban amanah nasional, majukan kehidupan bangsa, yang padukan infrastruktur fisik dan psikis yang mengayomi seluruh masyarakat," jelasnya.Â
Tentu saja, lanjutnya, masing-masing memiliki alasan subjektif yang dipilihnya.Sebagai umat Muhammad, katanya, Nabi sudah memberikan contoh bagus dengan menyatakan pilihlah calon pemimpin bukan yang basa-basi. Tentu tanpa merugikan agama lain.
Pemilu katanya sebagai jalan demokrasi untuk berkeadaban. Sehingga jangan sampai lanjut Din pemilu membuat hancur, ketakadaban apalagi kebiadaban. (Fsy)
