JAKARTA, KRJOGJA.com - Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal ( SP JICT) Mokhamad Firmansyah mengatakan, aksi demi aksi yang dilakukan pekerja JICT dan didukung berbagai elemen buruh, mahasiswa, media dan rakyat semata ingin agar pengelolaan pelabuhan berjalan tanpa korupsi dan pemenuhan hak pekerja yang berkeadilan.
"Karena itu, pekerja pelabuhan dari Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal kembali melakukan aksi di depan pos 9 pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (6/2/2019)," kata Firmansyah dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (7/2/2019).
Mengenai aksi ini, menurutnya, menuntut penuntasan kasus indikasi korupsi perpanjangan kontrak JICT yang diduga merugikan negara Rp 4,08 triliun. Dalam perkara kontrak JICT kepada Hutchison, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus ini sejak Juni 2017.
Firmansyah menjelaskan bahwa menurut laporan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mantan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino bersama beberapa oknum Hutchison Ports diduga melakukan perpanjangan JICT pada 2014 tanpa izin pemerintah, tanpa tender dan melanggar berbagai aturan.
Dari bukti-bukti yang disampaikan BPK dan KPK juga sedang mengusut kasus tersebut, Pelindo II tidak bisa kompromi terhadap praktik-praktik korupsi yang ada di pelabuhan. Sikap “Zero Tolerance†dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) wajib ditunjukkan manajemen Pelindo II paska RJ Lino.
Selain itu, menurut Firmansyah, dampak lain dari kasus kontrak JICT, 400 pekerja outsourcing JICT turut di-PHK dan belum kembali bekerja sejak 1 Januari 2018. Mereka berserikat dan ikut melawan privatisasi JICT jilid II. Namun malah diberangus dengan alasan peralihan vendor yang terkesan dipaksakan. (Ful)
