JAKARTA, KRJOGJA.com - Dikeluarkannya peraturan pemerintah soal Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) merupakan sebuah aturan yang tidak adil.
Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih di Jakarta Kamis (06/12/2018) menilai tidak adilnya karena beberapa pekerjaan tenaga honorer tidak diakomodasi. Bahkan, sudah mengupas tuntas pekerjaan apa saja yang bisa diangkat sebagai P3K.
"Dalam PPPK yang sudah dilakukan oleh honorer K2. Contoh pramu kantor itu tidak ada di P3K. Staf TU juga tidak ada. Honorer K2 hanya butuh sebuah payung hukum yang berkeadilan dan harapan K2 tetap bisa menjadi PNS bukan PPPK," ucap Titi.
Selain itu, Titi juga menyoroti skema rekrutmen P3K yang tidak memperhitungkan lamanya tenaga honorer sudah mengabdi untuk negara. Rekrutmen hanya dilakukan secara umum berdasarkan hasil tes semata. "Kalau skema umum, sama dong yang sudah mengabdi puluhan tahun dengan yang tidak mengabdi," demikian Tutu
Selain itu nasib honorer K2 yang sudah mengikuti rekrutmen P3K namun tidak juga lulus tes. Ia juga mempertanyakan klaim pemerintah yang menyebut PNS dan P3K akan mendapat hak keuangan yang sama.
Titi meminta pemerintah tetap bisa mengangkat tenaga honorer sebagai pegawai negeri sipil, bukan PPPK. "Pemerintah harusnya membuat regulasi yang bisa menyelesaikan honorer K2 menjadi PNS secara bertahap," ujarnya.
Titi mengaku pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menggugat PP P3K ini lewat jalur hukum. Saat ini, ia masih menunggu salinan PP tersebut diunggah di situs resmi Sekretariat Negara. (Ati)
