JAKARTA, KRJOGJA.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh ormas Islam untuk membahas tentang identitas bendera beraksara tauhid untuk mendiskusikannya lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa pemerintah tak memiliki kewenangan untuk mengatur soal identitas bendera tersebut.
"Soal kalimat tauhid silakan akan dibicarakan lebih luas lagi, itu bukan domain pemerintah untuk mengatur, untuk menentukan tata cara penghormatan terhadap suatu kalimat-kalimat tauhid dan sebagainya," kata Wiranto.
Identitas bendera itu menjadi polemik di tengah masyarakat. GP Ansor menyebut bahwa benda yang dibakar anggotanya adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sementara itu, Eks juru bicara HTI Ismail Yusanto tidak sepakat. Menurut dia, yang dibakar adalah bendera ar-Rayah dan bukan bendera HTI.
Wiranto menyatakan Ormas Islam telah berkesimpulan bahwa pembakaran bendera tauhid merupakan bentuk kesalahpahaman yang tidak boleh terulang lagi di kemudian hari. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kasus pembakaran bendera itu sudah selesai dan tak perlu diperpanjang kembali.
"Dialog seperti ini mencari kebenaran, semangat tabayun sangat dijiwai, sehingga kita sangat gembira dan terjadi satu kesepakatan bahwa ini ada kesalahpahaman, yang tak lagi boleh terjadi di masa depannya," katanya.
Tak hanya itu, Wiranto turut menegaskan bahwa seluruh ormas Islam sudah bersepakat agar kasus pembakaran bendera dapat diselesikan secara hukum oleh pihak kepolisian. "Kesimpulannya semua sudah menerima apa yang sudah diselesaikan, baik masalah hukum, organisasi, para oknum-oknum yang terlibat soal itu," kata dia. (*)
