Kemensos Evaluasi Bansos Non Tunai

SURABAYA, KRJOGJA.com - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial non tunai agar memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

"Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan pelaksanaan bansos non tunai. Oleh karena itu evaluasi sangat penting mengingat tahun depan anggaran bansos meningkat signifikan dan indeks bansos PKH meningkat dua kali lipat. Semakin besar nilai bantuan, semakin besar pula tanggung jawabnya,” terang Menteri kepada wartawan usai bertemu dengan Pendamping Bansos Pangan di Surabaya, Rabu malam (7/11).

Saat ini, lanjutnya, Kemensos tengah melakukan evaluasi pelaksanaan bansos non tunai yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Evaluasi dilakukan di 93 kota dan kabupaten di antaranya di seluruh wilayah Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan. 

“Tujuan pemerintah adalah bagaimana bansos dapat disalurkan secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat administrasi, tepat kualitas dan tepat tepat harga atau dikenal dengan 6T. Oleh karena itu berbagai penyempurnaan terus dilakukan,” terangnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan bansos, Kementerian Sosial didukung oleh Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) dan MicroSave sebagai pelaksana survei. Kegiatan survei mulai dilakukan pada Oktober 2018 dan diharapkan tuntas sebelum akhir Desember 2018. 

Dukungan BMGF ini telah disampaikan dalam pertemuannya dengan Mensos baru-baru ini. Direktur BMGF Michael Wiegand mengatakan pihaknya siap mendukung pelaksanaan bansos non tunai di Indonesia. Keseriusan ini juga telah disampaikan Melinda Gates kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan disela-sela pelaksanaan Annual Meeting IMF-World Bank di Bali, baru-baru ini. (Ati)