PALU, KRJOGJA.com - Setelah sempat transit dan menunggu lama di Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo akhirnya berhasil lepas landas menuju Palu, menggunakan pesawat jenis ATR, Senin (1/10/2018).
Mendes PDTT yang didampingi oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Taufik Madjid, Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (Dirjen PKP2Trans) Hari Pramudiono, dan Plt Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (Dirjen PDTu) Aisyah Gamawati bersama dengan direksi BRI bertolak ke Palu untuk menyiapkan Posko Pengungsi di Balai Transmigrasi Palu.
Sebelumnya Kemendes PDTT juga telah mengirim tim teknis pembawa bantuan, juga untuk penyiapan posko penanggulangan bencana Palu.
Sejumlah bantuan mulai dari genset, makanan, selimut hingga tenda sudah dalam perjalanan menuju Palu dan Donggala sejak Minggu (30/9/2018). “Menindaklanjuti arahan Pak Eko (Mende PDTT), tim dari Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana (PDRB) yang dipimpin langsung oleh Direktur Hasman sudah bertolak dari kemarin dan akan menempuh rute darat dari Kendari menuju Morowali dan hari ini sudah di Palu," tutur Plt. Dirjen PDTu Aisyah Gamawati, saat melepas tim kemarin.
Kejadian gempa bumi dengan tsunami di tanah Sulawesi terjadi pada Jum'at (28/9/2018) dengan kekuatan 7.4 SR. Pemerintah segera turun dan menggelar koordinasi lintas K/L agar dapat secara maksimal membantu para masyarakat di sana.
Aisyah menuturkan bahwa Menteri Eko langsung memerintahkan untuk pendirian pos komando penanggulangan bencana dari Kemendes PDTT yang ditempatkan di Balai Latihan Transmigrasi kota Palu. “Semua bantuan dari dan yang akan disalurkan melalui Kemendes PDTT akan dipusatkan di sini, lokasinya dekat dengan bandara Sis Al Jufri Palu," terang Aisyah.
Tidak hanya posko penyaluran bantuan, untuk posko ini digunakan juga untuk posko lain terkait masa tanggap darurat yang nantinya akan dikoordinasikan bersama utamanya dengan BNPB dan pemerintahan daerah setempat, serta para pendamping desa yang berada di wilayah sulawesi.(Ati)
