JAKARTA, KRJOGJA.com - Jaksa Agung M Prasetyo mengakui terpidana mati kasus narkotika mengulur waktu eksekusi lewat pengajuan grasi dan Peninjauan Kembali (PK). Ia menyebut setiap terpidana diperbolehkan mengajukan PK lebih dari satu kali dan begitupula untuk grasi. Hal itu sudah diatur dalam perundangan.
"Saya tidak hapal jumlah [terpidana mati]-nya, tapi yang jelas mereka berusaha mengulur waktu. UUD beri peluang untuk itu," jelas Prasetyo.
Peluang dari perundangan itu, lanjutnya, berbentuk ketiadaan batasan waktu pengajuan grasi dan PK. "Grasi tidak dibatasi waktunya. Ini jadi masalah atau kendala kita. Jadi harus hati-hati," ucapnya.
Untuk selanjutnya, Prasetyo menyebut eksekusi akan dilakukan setelah proses hukum tuntas. Pihaknya saat ini sedang menalaah sejumlah proses hukum. "Jadi ya kita akan tunggu. Lebih cepat lebih baik," ucapnya. (*)
