JAKARTA, KRJOGJA.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan, pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia merupakan wujud nyata bahwa negara hadir keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya.
"Ketika hidup masyarakat kita di perbatasan sudah baik, maka mereka dengan sendirinya akan berpikir tentang keamanan," kata Moeldoko di Jakarta, Kamis (26/7/2018).
Kata dia, sebagai negara yang merentang luas dan berbatasan dengan negara lain, Indonesia tidak terhindarkan dari masalah-masalah di perbatasan. Mulai dari pergeseran patok, sampai kejahatan transnasional berupa penyelundupan atau imigran ilegal.
Dalam konteks tersebut, Moeldoko menjelaskan, bahwa pemerintah akan menggunakan dua model pendekatan, yaitu kesejahteraan dan keamanan.
“Kurang tepat bila batas negara dikelola dari sisi keamanan,†kata Moeldoko yang pernah menjadi Panglima Daerah Militer Tanjungpura, di daerah perbatasan dengan Malaysia, di Kalimantan Barat, tahun 2010 lalu.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa bila pendekatan keamanan saja yang diutamakan, maka negara akan menempatkan personil militer dan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) di sepanjang 2000 km perbatasan antara Kalimantan dengan Malaysia. “Lebih efisien mana kalau kita bangun basis perekonomian di daerah itu?†katanya lagi. (*)
