JAKARTA, KRJOGJA.com - Komnas HAM tak setuju dengan rencana Presiden Joko Widodo untuk mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI. Sebab, hal tersebut amat berlebihan ketika yang dihadapi hanya bom yang mempunyai daya ledak rendah atau kampungan.
"Yang kita hadapi ini bom nggak jelas. Bom kampung, bom rusun. Kalau itu cukup dengan polisi, ngapain kita ribut-ribut pakai Koopssugab," kata ‎Komisioner Komnas HAM Choirul Anam.‎
Apabila Koopssusgab kembali diaktifkan, menurutnya, itu akan mencoreng nama baik TNI yang selama ini sudah pulih setelah masuk ke era reformasi. Ia merasa miris bila pemerintah tetap memuluskan rencana tersebut.
"Kami dari dulu mendorong militer kita kerja dengan profesional. Tapi jangan dirusak kayak begini, ditarik-tarik kasihan mereka," jelasnya.
Menurutnya, kehadiran militer untuk menumpas kejahatan teroris itu hanya dikhususkan kepada skala yang tinggi. Bila hanya tingkat rendah sebaiknya diserahkan kepada kepolisian saja.
Lebih lanjut ia menyayangkan, bila penggunaan pasukan elite itu hanya digunakan untuk melawan pelaku teror. Hal tersebut menunjukkan kalau pemerintah terlihat panik dalam menanggapi rentetan aksi teror yang terjadi belakangan ini. ‎(*)
