JAKARTA, KRJOGJA.com - Kepala Staf Presiden Moeldoko menyatakan Presiden Joko Widodo tidak akan mengintervensi proses hukum terkait kasus Marsinah, buruh sekaligus aktivis di Sidoarjo, Jawa Timur yang meninggal pada 8 Mei 1993.
"Intinya tidak mungkin presiden mengintervensi hukum. Itu saja rumusnya," ucap Moeldoko.
Hal itu disampaikan Moeldoko menyikapi peringatan 25 tahun Marsinah meninggal namun pelaku hingga kini masih belum ditangkap dan diadili. Moeldoko menyatakan penyelesaian perkara Marsinah bukan hal mudah.
Dia menegaskan, pemerintah tidak bisa mengintervensinya, apalagi latar waktu kejadian yang berbeda dengan keadaan saat ini. "Latar belakang waktu itu berbeda dengan situasi sekarang. Jadi kalau diproyeksikan sekarang akan sulit," tuturnya.
Menurutnya, pemerintahan Jokowi saat ini hanya bisa memastikan para pekerja terlindungi dan dapat bekerja dengan baik di dalam serta luar negeri. (*)
