Atasi Radikalisme, BNPT Gandeng UI

DEPOK, KRJOGJA.com - Perkembangan radikalisme masih menjadi isu yang harus diwaspadai oleh masyarakat Indonesia. Khususnya di perguruan tinggi potensi radikalisme harus benar-benar bisa dikendalikan. 

"Kita perlu mengapresiasi kerjasama yang terbangun antara BNPT dan UI dalam upaya menangkal potensi aksi radikalisme di perguruan tinggi, demi merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," 

kata Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi(Menristekdikti) Mohamad Nasir pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Universitas Indonesia (UI) dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Balai Sidang UI, Depok, (23/04/2018).

Menteri Nasir mengatakan   di era digitalisasi ini Indonesia masih saja yang berkutat dengan masalah internal yang dapat memecah belah NKRI. Karena itu, menghimbau agar masyarakat Indonesia menurunkan ego dan keinginan masing-masing demi mendorong kebersamaan NKRI. "Mari kita rawat negara kita NKRI dengan Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai dasar negara dan semboyan Bhineka Tunggal Ika," ucap Nasir. 

Nasir juga menyampaikan bahwa mahasiswa adalah pintu gerbang untuk memajukan Indonesia. Untuk itu pemerintah dan perguruan tinggi harus melakukan pengawasan dan pembinaan yang tepat. "Nasionalisme dan bela negara harus kita dorong, radikalisme dan intoleran harus kita tangkal," tutur Nasir.

Rektor UI Muhammad Anis mengatakan UI siap membantu memerangi radikalisme dan terorisme di Indonesia dengan bekerjasama dengan BNPT. Hal tersebut didukung dengan sumber daya yang dimiliki UI seperti adanya program Magister Kajian Terorisme, dan para pakar dalam rumpun sosial dan humaniora, kesehatan, sains serta teknologi. 

"Melalui langkah awal berupa penandatanganan nota kesepahaman UI mencoba untuk menjalin komunikasi untuk bisa bersinergi dan semua itu ditujukan untuk mewujudkan rencana program strategis masing-masing institusi sebagai upaya pencegahan terorisme," kata Anis. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPT Suhardi Alius berharap pimpinan perguruan tinggi dapat meningkatkan pencegahan dan pengawasan terhadap aktivitas yang dapat merongrong keutuhan NKRI.