Lima Tahun Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia, Ini Hasilnya

JAKARTA, KRJOGJA.com - Genap lima tahun Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia merintis jalan untuk pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang lestari. 

Sejumlah pembelajaran strategis dan capaian diperoleh dalam perjalanan tersebut, yang bertujuan mendukung komitmen Pemerintah Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi adil dan berkelanjutan, serta membantu pemerintah mencapai target reduksi emisi gas rumah kaca.

"Hari ini kami ingin berbagi pembelajaran dari Proyek Kemakmuran Hijau yang diperkirakan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca lebih dari 1 juta metrik ton per tahun, atau setara dengan emisi 212 ribu mobil tiap tahun. Keberhasilan ini didukung oleh model-model investasi yang beragam serta melibatkan para pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat, pemerintah daerah dan pusat, hingga pihak swasta,”" ujar Direktur Eksekutif MCA-Indonesia, Bonaria Siahaan.

Menurut Bonaria perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif diterapkan agar ada kepastian tata ruang bagi masyarakat, pemerintah, maupun investor. Hibah Kemitraan Kakao Lestari, Hibah Kemitraan Kemakmuran Hijau, dan Hibah Pendanaan Bersama Energi Terbarukan merupakan wujud pelibatan swasta dan organisasi masyarakat sipil. "Mereka k bersama-sama mendanai dan melaksanakan upaya peningkatan produktivitas, melalui praktik pertanian berkelanjutan dan penggunaan energi terbarukan," ungkap Bonaria.

Dia menjelaskan hibah Energi Terbarukan untuk Komunitas di empat lokasi terpencil menggerakkan sektor swasta untuk berinvestasi, serta memberdayakan masyarakat sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus operator fasilitas pembangkit listrik tersebut. Sedangkan, hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat memberdayakan komunitas di tingkat tapak untuk mengelola sendiri sumber daya alam di sekitarnya. 

"Adapun Hibah Pengetahuan Hijau berinvestasi untuk proyek yang mengumpulkan dan menyebarkan pengetahuan mengenai perekonomian berkelanjutan."

Dalam lima tahun ini, kata Bonaria perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif telah diterapkan di 40 kabupaten, serta 363 desa difasilitasi untuk memetakan sumber daya dan batas desanya. 12,3 MW listrik energi terbarukan menerangi 8.808 rumah dan fasilitas umum di daerah terpencil.