JAKARTA, KRJOGJA.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada tahun ini akan mengadakan survei bersama Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan dampak manfaat dari pelaksanaan dana desa.
Menurut Kepala Biro Humas dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kemendes PDTT Bonivasius Prasetya Ichtiarto, pelaksanaan survei bersama dengan BPS ini akan membuat data terkait pemanfaatan pelaksanaan pembangunan yang berasal dari dana desa sejak tahun 2015 hingga 2017 agar menjadi lebih valid.
"Secara tegas, pemerintah telah menjadikan desa sebagai fokus dalam pembangunan nasional, seperti tercantum dalam nawacita ketiga Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan," katanya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (11/4/2018).
Lebih lanjut, Bonivasius menambahkan, pemanfaatan data potensi desa (Podes) menjadi sangat penting untuk pembangunan desa yang kini sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, berbagai program pembangunan telah dilaksanakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di berbagai desa di Tanah Air. Salah satu dampak dari berbagai program tersebut adalah adanya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di kawasan pedesaan.
"Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tiga tahun terakhir ini telah terjadi penurunan angka kemiskinan di kawasan perdesaan sebesar 4,5% . Angka pengangguran di kawasan perdesaan pun saat ini lebih rendah dibandingkan pengangguran di kawasan perkotaan," ujarnya. (*)