KUPANG, KRJOGJA.com - Langkah pemerintah menurunkan angka kemiskinan dinilai sudah pada jalur yang benar (on the right track). Indikasinya terlihat dari terus menurunnya angka kemiskinan dari tahun ke tahun.
"Kalau kita perhatikan, angka kemiskinan terus menurun dari sekitar 27 juta pada 2016, menjadi 26-an juta pada 2017. Ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah, khususnya Kementerian Sosial sudah berada di jalur yang benar," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher, di Kupang, Kamis (05/04/2018).Â
Mengutip data Badan Pusat Statistik per September 2016, terdapat 27,76 juta penduduk miskin. Sedangkan pada September 2017, jumlah penduduk miskin turun jadi 26,58 juta (10,12 persen) atau berkurang 1,18 juta jiwa dalam setahun.
Menurut Ali, penurunan ini tidak lepas dari berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat yang diluncurkan pemerintah khususnya Kementerian Sosial. Termasuk di dalamnya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan sebagainya.Â
Untuk memastikan semua program berjalan efektif dan akurat, Komisi VIII melakukan pengawasan dengan berbagai metode. Mulai dari pengawasan langsung bersama Mensos seperti yang sedang berlangsung, atau melalui kewenangan konstitusional DPR, seperti kewenangan anggaran, legislasi, selain juga fungsi pengawasan.Â
"Bentuk dukungan kami cukup jelas. Pada 2016, DPR menyetujui anggaran sebesar Rp16 triliun untuk Kementerian Sosial. Tahun 2017 menjadi Rp21 triliun. Dan pada 2018 ini menjadi Rp41 triliun," kata Ali.
Menteri Sosial Idrus Marham memastikan, pemerintah akan terus mendorong agar angka kemiskinan semakin rendah. Bahkan pemerintah bertekad, menekan angka kemiskinan di bawah 10 persen.Â
