JAKARTA,KRJOGJA.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus berupaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia, terutama antara pembangunan Kawasan Barat dan Kawasan Timur, termasuk juga antarwilayah pedesaan, daerah tertinggal, dan perbatasan.Â
“Pemerataan, ketahanan pangan, dan pembangunan wilayah, merupakan salah satu penjabaran dari NAWACITA 3, yakni negara hadir membangun negeri dari pinggiran,†kata Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Johozua M Yoltuwu di Jakarta, Rabu (21/3/2018).
Dalam upaya mengentaskan minimal 80 Kabupaten Tertinggal pada akhir RPJMN 2015-2019, pihaknya fokus pada 50 Kabupaten Tertinggal yang merupakan wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, rawan pangan, serta pasca konflik.Â
Tahun ini, menurut Johozua, untuk mendukung pengentasan desa-desa tertinggal dan mengupayakan desa maju dan mandiri menyasar 16 kabupaten prioritas terintegrasi yang merupakan bagian dari Daerah Tertinggal.
Mengenai dari 16 kabupaten prioritas terintegrasi ini, dipilih empat kabupaten sebagai pilot project permodelan yaitu Kabupaten Aceh Singkil, Lombok Timur, Manggarai, dan Maluku Tenggara Barat. Hasil dari piloting tersebut akan diadopsi oleh 12 kabupaten prioritas lainnya sesuai dengan karakteristik potensi, kebutuhan, dan permasalahan daerah masing-masing. (Ful)
