JAKARTA,KRJOGJA.com - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan porsi besar untuk pelatihan vokasi dalam upaya meningkatkan kompetensi pekerja Indonesia sehingga untuk mendukung hal itu Pemda khususnya Dinas Tenaga Kerja diminta segera mengembangkannya dengan bekerjasama industri yang ada di daerahnya masing-masing.
“Dengan demikian pelatihan vokasi bisa memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka peningkatan kompetensi pekerja,“ kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri yang diwakili Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Bambang Satrio Lelono saat menutup Rapat Kordinasi bidang pelatihan dan produktivitas Tahun 2018 bertema “Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia Melalui Penguatan Akses dan Mutu Pelatihan Vokasi†di Jakarta, Jum’at (2/2/2018).
Percepatan kompetensi tenaga kerja, menurutnya, tidak bisa hanya dari dunia pendidikan, tetapi pelatihan kerja juga memiliki peran penting saat ini. Semuanya tahu, ujar Bambang bahwa saat ini yang menjadi kendala paling besar adalah bukan karena tidak ada lowongan pasar kerja tapi kebutuhan kompetensi di jabatan tersebut belum sesuai.
Untuk itu, jelasnya, Menaker mendukung setiap daerah membentuk pelatihan vokasi daerah dan bekerja sama dengan Apindo serta Kadin daerah. “Pelatihan vokasi akan mendapatkan perhatian dan porsi yang cukup besar, “ kata Bambang yang berharap setelah Rakor Lattas, pihaknya akan bekerja dengan cepat agar bisa mencapai target penyerapan anggaran sebesar 70 persen pada bulan Juli 2018 mendatang.
Kepada para Kadisnaker ia meminta secepatnya merancang pembentukan komite pelatihan vokasi daerah. Selain itu, seluruh UPTD dan Disnaker provinsi bisa mensinergikan kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD. Bambang juga menyinggung soal pendanaan pelatihan yang saat ini alokasi anggarannya masih sangat jauh dibandingkan untuk pendidikan formal.
“Peran anggaran menjadi sangat penting baik anggaran pusat, daerah atau sumber dari swasta. Kami minta kepada para kepala dinas provinsi/kab/kota untuk mengalokasikan dana APBD untuk pelatihan lebih besar lagi,“ kata Bambang. Meski demikian, pemerintah menargetkan melatih 1,4 juta orang di tahun 2019, meski tak mudah menambah instruktur PNS karena beberapa regulasi KemenpanRB, Kemnaker akan terus berkordinasi pengembangan instruktur yang berstatus PNS. (Ful)
