JAKARTA, KRJOGJA.com - Setidaknya tiga daerah menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengimpor beras guna memenuhi kebutuhan pasokan beras di dalam negeri. Tiga daerah tersebut, yakni Aceh Barat, Kulon Progo-Yogyakarta dan Lebak-Banten.
Seperti diketahui pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Bulog, setelah menuai polemik sebelumnya kebijakan impor dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).
Adapun, izin impor diberikan dalam upaya pemerintah menyeret turun harga komoditas beras yang belakangan ini melambung karena pasokannya disebut-sebut terbatas. Impor akan dilakukan dari Vietnam dan Thailand. Rencananya, masuk pertengahan Februari nanti.
“Saya menolak impor beras. Itu ujung-ujungnya kan untuk raskin atau rastra. Uang pemerintah akhirnya mengalir ke pengusaha tertentu saja. Kabupaten Aceh Barat tidak pernah putus beras,†ujar Bupati Aceh Barat H Ramli MS.
Penolakan senada juga disampaikan oleh Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dan kelompok tani di Lebak-Banten. Menghimpun Antara, mereka sepakat impor beras hanya akan menekan harga beras jatuh lebih dalam lagi di pasaran.
“Kami, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah jelas menolak beras impor masuk ke sini lewat operasi pasar beras. Ingat, operasi pasar beras jangan menggunakan beras impor,†tegas dia.
Ia mengungkapkan, produksi gabah kering panen (GKP) di Kulon Progo rata-rata sekitar 125 ribu ton dengan serapan untuk pemenuhan lokal mencapai 80 ribu ton. Lagipula, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menandatangani nota kesepahaman bersama bahwa Perum Bulog akan membeli beras petani melalui gabungan kelompok tani. (*)
