JAKARTA, KRJOGJA.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin mengatakan pihaknya akan mengawasi fenomena para jenderal aktif polisi dan TNI yang siap turun di ajang Pilkada 2018.
"Posisi kami tentu untuk melakukan pengawasan kepada aturan yang terlibat dan tidak, apa mereka harus mundur atau tidak," kata Afif di Dhotel, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (26/12/2017).
Nantinya, lanjut Afif, Bawaslu akan melakukan klarifikasi terhadap pihak yang terkait bilamana terjadi sebuah potensi yang disalahgunakan. Lalu dia menyebut bahwa pihaknya siap menyampikan pemberitahuan bila tindakan dilakukan para jenderal aktif tersebut berpotensi disalahgunakan.
"Orientasi kita lakukan adalah pencegahan, ketika ada proses seperti jalan sehat mengakusisi massa dan diduga ada orang yang mau mencalonkan diri. Kami sampaikan akan menyurati, menyampaikan bahwa ini akan berpotensi untuk disalahgunakan, meski untuk penindakannya memang saat pencalonan," papar Afif.
Selain itu, koordinasi dilakukan oleh Bawaslu dengan Mabes TNI dan Polri guna menguatkan sinergi penindakan terhadal aparat yang tidak bersifat netral. Termasuk dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bagi ASN yang tidak netral.
"Tentu ini kaitan dengan kewenangan yang tidak semua di kita, tapi fungsi penindakanya ada di POM untuk tentara, dan juga KASN untuk aparat," pungkasnya. (*)
