JAKARTA, KRJOGJA.com - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Republik Indonesia akan melakukan pendampingan dan pelatihan kepada kepala desa di seluruh Indonesia dalam hal pengelolaan dana desa.
Hal ini dilakukan karena dari 74.958 desa yang menerima dana desa, hanya 10 persen yang mempunyai kapasitas kemampuan untuk mengelolanya.
"Memang banyak kepala desa yang tidak tahu dalam pengelolaan dan desa, bahkan banyaknya juga yang tidak berani memakai dana tersebut karena besarnya dana yang mereka terima, " kata Ketua Umum LPM Eni Maulani Saragih di , Jakarta, Senin (06/11/2017).Â
Eni menjelaskan tujuan pendampingan dan pelatihan ini agar dana desa tepat guna, tepat sasaran dan tepat laporan keuangan. Sehingga kepala desa tidak terjebak dalam kesalahan dalam mengelola dana desa.
"Kami ingin dana desa tepat guna, tepat sasaran dan tepat laporan keuangan. Sehingga kepala desa tidak terjebak dalam kesalahan dalam mengelola dana desa dan berurusan dengan KPK," katanya.
Dikatakan, saat ini pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 60 triliun pada tahun 2017untuk 74.958 desa di seluruh Indonesia. Sehingga setiap desa akan mendapat jatah masing-masing sekitar Rp 800 juta per tahun. Dana ini meningkat dari tahun 2015 lalu yang mencapai Rp 20,76 triliun dan pada tahun 2016 yang mencapai Rp 45,98 triliun.
Menurutnya,banyak kepala desa yang salah sasaran, karena dana desa ini dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur. Seharusnya dana desa ini diberikan pemberdayaan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena porsi dana desa seharusnya 60 persen untuk pemberdayaan masyarakat dan 40 untuk infrastruktur. (Lmg)
