JAKARTA, KRJOGJA.com - Lembaga survei indikator melakukan penelitian atas persepsi publik terhadap panitia khusus hak angket KPK. Hasilnya, mayoritas responden lebih banyak berpihak kepada KPK.
Penelitian itu dilakukan melalui survei terhadap 1.220 responden yang tersebar di seluruh provinsi. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka pada periode 17-24 September 2017. Margin of Error survei sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih, berumur 17 tahun lebih atau sudah menikah.
Direktur Eksekutif Indikator Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, sekitar 33 persen responden mengetahui tentang pembentukan panitia khusus hak angket di DPR. Di antara yang mengetahui, lebih banyak yang tidak setuju dengan pembentukan pansus tersebut (46 persen). Sementara yang setuju dengan pembentukan hak angket adalah 38 persen. “Sementara 16 persen lainnya tidpunya sikap," katanya.
Dia menambahkan, sekitar 55 persen responden yang mengikuti berita tentang pansus hak angket menilai bahwa pansus tersebut merupakan upaya untuk melemahkan KPK. Hanya 28 persen yang menilai bahwa pansus merupakan upaya untuk memperkuat KPK. Selebihnya, yakni 17 persen, tidak bersikap. (*)
