JAKARTA, KRJOGJA.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono membantah ada keputusan DPP Partai Golkar yang meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto mundur dari jabatan sekaligus menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) sementara.
“Tidak ada keputusan DPP yang meminta agar Pak Novanto mundur dari jabatannya apalagi sampai menunjuk Plt ketua umum partai,†kata Agung Laksono.
Agung pun mengingatkan agar jajaran pengurus Partai Golkar lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan terkait kondisi partai. Apalagi, kata dia, hasil rekomendasi Tim Kajian Elektabilitas seolah-olah sudah dianggap menjadi keputusan DPP Partai Golkar. Padahal menurutnya hal itu hanya sebuah rekomendasi dan belum menjadi sebuah keputusan.
"Saya kira semua harus bijak menyikapi persoalan ini, jangan memancing di air keruh, yang pada akhirnya membuat gaduh dan merusak soliditas partai yang sudah dibangun,†katanya.
Mantan Ketua DPR itu tidak menyalahkan hasil rekomendasi Tim Kajian Elektabilitas. Namun, dia menyesalkan tindakan dari elite Partai Golkar yang memanipulasi hasil rekomendasi. "Jangankan diputuskan, dibahas saja belum rekomendasi ini oleh DPP Partai Golkar,†ujarnya.
Dewan Pakar Partai Golkar, kata Agung, meminta seluruh pengurus dan kader Partai Golkar di seluruh Indonesia tetap menjaga kesolidan jelang Pilkada Serentak 2018. Tim Kajian Elektabilitas Golkar dibentuk dengan diketuai oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai. Yorrys bekerja sama dengan Koordinator Bidang Kajian Strategis dan Sumber Daya Manusia Partai Golkar Letnan Jenderal (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus.
Tim Kajian Elektabilitas memaparkan hasil survei tentang elektabilitas Partai Golkar yang menurun. Elektabilitas partai menurun karena citra partai yang buruk. Hasil kajian lalu memunculkan sejumlah rekomendasi salah satunya meminta Setya Novanto mundur dari jabatannya. (*)
