JAKARTA, KRJOGJA.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah menunda rencana impor gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) dari Singapura. Potensi gas di dalam negeri dianggap masih mampu memenuhi kebutuhan nasional.
"Sudah sepantasnya pemerintah menunda rencana impor gas dari Singapura karena potensi gas di dalam negeri," tegas Anggota Komisi VII DPR, Rofi Munawar.
Apalagi pada 2018, ekspor LNG dengan volume 5,5 juta ton per tahun (MTPA) ke Korea Selatan dan Jepang akan berakhir, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi permintaan di dalam negeri.
"Gas bumi bukanlah komoditas ekspor lagi. Paradigma bahwa gas bumi sebagai modal dasar pembangunan industri dalam negeri dan juga upaya mewujudkan kedaulatan energi jangan hanya jargon saja, tapi harus diimplementasikan," tegas Rofi.
Ia menilai, langkah pemerintah yang berkeras mengimpor LNG dari Singapura menunjukkan lemahnya kebijakan kedaulatan energi nasional sekaligus memperlihatkan pengelolaan neraca gas yang tidak cermat. (*)
