JAKARTA, KRJOGJA.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengatakan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) akan melindungi para pekerja domestik dari kekerasan dan eksploitasi fisik serta ekonomi dari pengguna PRT.
Kepala Bagian Pengkajian Hukum dan Konvensi Kemenaker Umar Kasim menegaskan, Rancangan Undang-undang PPRT yang sudah ada selama 10 tahun dan telah menjadi RUU inisatif DPR harus segera disahkan menjadi undang-undang.
"Draf RUU PPRT sudah sekitar 13 tahun diwacanakan, tetapi selalu ada persoalan pada tingkat DPR," katanya, Senin (4/9/2017). Kementerian Ketenagakerjaan telah menyusun regulasi sesuai kewenangannya sebagai upaya memberikan perlindungan kepada PRT, namun draf tersebut belum juga dibahas oleh DPR.Â
Umar mengatakan selama ini hubungan kerja yang diatur dalam peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan umumnya antara pemberi kerja yaitu perusahaan terhadap pekerja atau karyawan yang berorientasi kepada keuntungan. Namun kerja informal yang digeluti PRT bentuknya berbeda dengan hubungan antara perusahaan dan karyawan, pada wilayah kerja PRT dan pengguna jasa biasanya kedua pihak menggunakan hubungan sosial dan kekeluargaan.Â
Karena itu, dia berharap setelah RUU PPRT disahkan, maka akan ditindaklanjuti dengan peraturan daerah agar disesuaikan dengan kearifan lokal tempat para PRT bekerja. (*) Â Â
