SLEMAN, KRJOGJA.com - Beberapa waktu terakhir, wacana pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya kembali mencuat. Namun, pro dan kontra masih terus muncul dari berbagai pihak yang melakukan analisis dari berbagai aspek.
Salah satu pandangan muncul dari pakar pembangunan wilayah UGM Dr. Lutfi Mutaali, M.T., yang mengungkap daerah calon ibu kota negara sebaiknya punya keterbukaan wilayah tinggi, terutama berada di alur laut kepulauan Indonesia. Hal tersebut sangat penting menurut dia lantaran inklusivitas sangat diperlukan untuk sebuah ibukota negara.
"Menurut saya harus dipilih yang punya keterbukaan wilayah tinggi, terutama ada jalur laut. Kalau wilayah Palangkaraya selama ini cenderung tertutup wilayahnya," terang Lutfi.
Lutfi bahkan mengungkap ibukota Indonesia lebih cocok dipindahkan ke wilayah Kalimantan Selatan yang dinilai lebih memiliki inklusivitas terbuka baik dari segi akses maupun sosial. "Kalau dilihat, Kalimantan Selatan lebih memiliki keterbukaan terhadap perubahan dibuktikan dengan masyarakatnya yang heterogen. Menurut saya lebih cocok apabila dipindahkan ke Kalimantan Selatan," sambungnya.
Pakar Geomorfologi UGM, Prof.Dr.rer.nat. Junun Sartohadi, M.Sc., menambahkan pemilihan ibu kota baru harus memperhatikan risiko bencana di masa depan. "Kalau dari analisis resiko bencana wilayah yang cocok untuk dijadikan ibu kota di bagian depan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, dilihat dari potensi bencana geofisik seperti gempa maupun letusan gunung berapi," terangnya.
Sementara pakar pembangunan wilayah Fakultas Geografi UGM, Prof.Dr. R. Rijanta, M.Sc., berharap adanya wacana pemindahan ibukota jangan hanya didasarkan pada kesemrawutan yang ada di Jakarta saat ini. Menurut dia, faktor yang paling penting dijadikan alasan adalah adanya kesenjangan nasional.
"Jangan hanya karena Jakarta semrawut saja tapi untuk mengoreksi kesenjangan nasional. Eliminasi kemiskinan dan pemerataan ekonomi harus jadi tujuan utama dalam pengambilan keputusan pemindahan ibukota," ungkapnya. (Fxh)
