JAKARTA, KRJOGJA.com - Presiden Joko Widodo berpendapat kekhawatiran sejumlah kalangan masyarakat terhadap penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) berlebihan. Salah satu kekhawatiran masyarakat adalah Perppu Ormas akan disalahgunakan oleh pemerintah. Akibatnya, sejumlah anggota Ormas melakukan penolakan atas Perppu itu.
Masyarakat, kata Jokowi, tidak perlu mengkhawatirkan Perppu Ormas ,karena meski telah ditandatangani oleh dirinya, perppu masih harus melalui proses persetujuan di DPR. "Sangat berlebihan. Apalagi setelah di dewan nanti ada proses lagi," ujar Jokowi.
Jokowi menyatakan, Perppu termasuk produk legislasi yang turut melibatkan parlemen. Perppu memang diterbitkan oleh pemerintah dan langsung berlaku setelah ditandatangani presiden. Tetapi, setelah itu Perppu dikirimkan ke DPR untuk dibahas dan diminta persetujuan. Di sana, proses demokrasi terjadi sebab pandangan setiap fraksi terhadap kebijakan itu bisa berbeda.
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan, masyarakat bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) bila tidak menyetujui produk legislasi yang diterbitkan pemerintah dan DPR. (*)
