JAKARTA, KRJOGJA.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengawal pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Dia menegaskan, pengadaan alutsista harus bebas korupsi.
"Tidak ada lagi toleransi terhadap praktik korupsi dan mark up," ujar Jokowi, Rabu (26/07/2017).
Jokowi menegaskan, pengadaan alutsista menggunakan uang rakyat dan akan digunakan untuk melindungi rakyat dan negara dari segala ancaman. Pengadaannya harus mengedepankan transparansi dan dimulai dari interaksi antarpemerintah atau G to G (government to government).
Jokowi menyatakan, Indonesia kini memiliki tawaran kerja sama alutsista dengan banyak negara. Tawaran mulai dari transfer teknologi, desain bersama industri nasional hingga realokasi produksi dari negara produsen ke Indonesia. Ia berkata, tawaran harus digunakan untuk menguatkan industri pertahanan dan bukan hanya memenuhi kebutuhan alutsista. (*)
