JAKARTA, KRJOGJA.com - Kementerian Perhubungan melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp2 triliun yang bersumber dari pemangkasan belanja pemeliharaan, belanja barang operasional, dan belanja barang non-operasional.Â
Efisiensi belanja barang dilakukan setelah disahkannya undang-undang mengenai perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, dengan dilakukannya perampingan anggaran mencapai Rp2 triliun maka pihaknya mesti melakukan efisiensi lebih ketat. "Ada satu pola yang akan saya kembangkan di mana pola pembelian barang-barang seperti kapal, bus itu tidak akan saya beli tapi bisa leasing. Kalau leasing akhirnya kita miliki. Tapi bisa juga kita membayar servis yang sama kayak kita membeli ya. Jadi saya akan melakukan optimasi," katanya usai Rapat dengan DPR di Jakarta, Kamis (6/7/2017).Â
Adapun penghematan yang dilakukan tiap unit Kementerian Perhubungan, antarannya Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut sebesar Rp490 miliar, Ditjen Perhubungan Darat dan Ditjen Kereta Api masing-masing Rp400 miliar, kemudian BPSDM Rp385 miliar, serta Ditjen Perhubungan Udara Rp325 miliar.Â
"Saya pikir Menteri Keuangan dan Bapak Presiden tahu dan kami masih bisa me-manage itu sehingga kepentingan-kepentingan masyarakat tidak terganggu," tambahnya. (*)
