JAKARTA, KRJOGJA.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menginstruksikan fraksi PDIP di DPR untuk menolak wacana pemboikotan anggaran KPK dan Polri 2018, yang diusulkan salah satu anggota Panitia Khusus angket KPK, Muhammad Misbakhun.
Hasto mengklaim, sejak awal Pansus Angket dibentuk, pihaknya meminta agar Fraksi PDIP meningkatkan dan memperbaiki kinerja KPK. "Sehingga di dalam melaksanakan hak angket, kami instruksikan jangan sampai menciptakan ketegangan-ketegangan yang tidak perlu," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Kamis (22/06/2017).
Menurut Hasto, wacana pemboikotan anggaran KPK-Polri merupakan tindakan kontraproduktif. Sebab, salah satu tugas parlemen adalah menjalankan fungsi anggaran yang diamanatkan rakyat.
"Jadi upaya-upaya boikot, mencoret anggaran sebaiknya tidak diperlukan karena DPR dalam melaksanakan hak budgeting itu pada dasarnya menjalankan amanat dan kehendak rakyat," katanya.
Hasto menilai polemik antara Pansus Angket dengan Polri dan KPK yang muncul akibat tidak dapat dihadirkannya tersangka kasus keterangan palsu Miryam S. Haryani, dapat diselesaikan melalui dialog.
Namun, Hasto menegaskan, semua pihak juga harus menghormati panggilan yang dilayangkan Pansus Angket dengan hadir memberi keterangan. (*)
