JAKARTA, KRJOGJA.com - Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Polisi Budi Gunawan menilai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibenarkan secara hukum dengan pertimbangan kepentingan nasional. Menurutnya, eksistensi HTI tidak berlandasan dan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
Diakuinya, negara menghormati hak-hak warga negara dalam berdemokrasi. Namun, negara tidak dapat menoleransi gerakan yang anti-Pancasila.
"Indonesia yang berdasarkan hukum dan konstitusi tentu tidak memiliki toleransi terhadap gerakan atau ormas yang anti-Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia," kata Budi. (*)
