JAKARTA, KRJOGJA.com - Semangat membangun infrastruktur tak boleh melupakan perhatian dan fokus pemerintah pada ekonomi kerakyatan. Ambisi membangun infrastruktur telah menyerap anggaran yang fantastis dan menumpuk utang.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya, Kamis (27/04/2017). Menanggapi pidato Presiden Joko Widodo pada acara Musrenbang 2017. Seperti diketahui, Presiden menekankan rencana pembangunan nasional pada tiga hal, infrastruktur, integrasi pemerintah sampai desa, dan investasi.
"Fokus pemerintah pada pembangunan ekonomi harus realistis, terintegrasi, dan jangan sampai mengorbankan kebutuhan riil masyarakat. Selain itu harus mampu menggerakkan ekonomi rakyat," ujarnya.
Menurut Heri, masifnya pembangunan infrastruktur kerap mengorbankan sektor kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, dan pertahanan. Dalam APBN 2017, ungkap Anggota F-Gerindra ini, anggaran infrastruktur naik signifikan hingga 123% atau sebesar Rp378,3 triliun (18,6%). Bandingkan dengan pendidikan yang meningkat hanya 27%, kesehatan 83%.
Sementara kedaulatan pangan turun dari 6,1% (2015) jadi 5,7% (2016), dan hanya 5% tahun 2017. Aspek lain yang juga sangat penting adalah anggaran pertahanan yang masih di bawah 1% atas PDB.
Membangun infrastruktur butuh dana sangat besar. Saat ini ada 225 proyek berupa jalan tol, jalan strategis nasional, kereta api, bandara, pelabuhan, perumahan, waduk, sampai bendungan. Kebutuhan dananya bisa mencapai Rp 5.500 triliun dalam waktu 5 tahun, sekitar Rp1.500 triliun atau 30% dibiayai APBN.
"Setiap tahun negara musti mengalokasikan dana untuk infrakstruktur sebesar Rp 300 triliun per tahun. Sisanya, diharapkan dari swasta," kata Heri. (*)
