BATAM,KRJOGJA.com - Agar pemutakhiran data warga miskin dapat terus berjalan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta pemerintah daerah proaktif mengonfirmasi data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah.
Khofifah menilai keberadaan Sistem Informasi dan Konfirmasi Data (Siskada) kurang dimaksimalkan pemerintah daerah.
"Apabila ditemukan data pemerintah tidak valid, maka pemda dapat mengkonfirmasi mana salahnya, mana penerima manfaat yang tidak eligible (memenuhi syarat)," kata Khofifah dalam Rapat Koordinasi Sosialisasi dan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batam, Kamis (23/03/2017).
Jika ada data yang tidak valid, Khofifah mengharapkan pemerintah daerah memberikan update datanya.
"Mengingat kemiskinan itu dinamik, tentu pemerintah daerah terutama kepala desa atau lurah lebih mengetahui pergerakan perubahannya", lanjut Mensos dalam keterangan tertulis.
Khofifah menegaskan, pemuktahiran data warga miskin sangat penting agar bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.
Apalagi, seluruh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial setempat, telah diberikan user name beserta password sehingga sangat mudah mengakses sistem informasi dan konfirmasi data (siskada).
"Mari sama-sama kita lakukan perbaikan dan pemutakhiran data agar mereka yang miskin tidak "terlewat" dan bisa memperoleh bansos. Saya mohon bantuan pemerintah daerah," imbuh dia.
