JAKARTA (KRjogja.com) - Mensos Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Â pemerintah targetkan penerima bansos PKH sebesar 7 juta keluarga penerima manfaat pada tahun 2018, sedangkan tambahan satu juta penerima manfaat PKH akan diajukan dalam APBNP 2017 Â dan hal itu sudah menjadi komitmen pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.Â
"Pada tahun ini kita targetkan penerima bansos non tunai sebesar 3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan 3 juta masih diberikan secara tunai. Â Akhir tahun akan kita tambah sebesar 1 juta sehingga tahun 2018 menjadi 7 juta," kata Khofifah saat membuka rakor evaluasi bansos PKH non tunai di Jakarta, Kamis (19/1/2017).
Mensos menjelaskan dari 7 juta KPM ditargetkan sebanyak 4.5 juta KPM menerima melalui non tunai yang terintegrasi dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Â Dengan adanya penambahan jumlah penerima bansos ini bisa mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan yang cukup signifikan.
"Percepatan pengurangan angka kemiskinan tersebut tentu tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah penerima manfaat bansos PKH non tunai, akan tetapi juga harus dibarengi dengan sinergitas program antara pemerintah pusat dan daerah."
Mensos menjelaskan salah satu sinergitas penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat dan daerah adalah adanya sinergitas pendamping PKH dengan pemerintah daerah dimanapun mereka ditempatkan. Â "Saya selalu titipkan pendamping PKH kepada kepala daerah setempat untuk bisa dioptimalkan dalam melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan, serta pendampingan terhadap program program penanggulangan kemiskinan, seperti bansos non tunai pangan," tuturnya. (Ful)
