JAKARTA (KRjogja.com) - Beberapa hari ini beredar dokumen draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam draft itu teecantum beberapa tambahan kewenangan KPK.
Saat dikonfirmasi, Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) Pratikno mengatakan, tidak ada dokumen yang sampai ke Sekneg. Sampai saat ini belum ada surat masuk terkait Perppu KPK.
"Belum ada. Enggak ada sama sekali di Sekneg, saya sudah cek. Di deputi peraturan perundang-undangan tidak ada surat masuk," kata Praktikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/1/2016).
Pratikno juga belum menerima surat apa pun terkait Perppu KPK. Padahal, dokumen semacam itu juga harus disertakan Kementerian terkait, yakni Menkumham.
"Yang jelas tidak ada surat dari mana pun masuk ke Kemensesneg terkait usulan perppu tersebut. Karena kalau ada kan paling masuk dulu ke Kemensesneg. Ya itu aja," imbuh dia. (*)
