BANDARLAMPUNG (KRjogja.com) - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menekankan bahwa program Kluster Pertanian untuk ketahanan pangan nasional harus sudah berjalan pada awal 2017 mendatang.Â
"Untuk tahap awal kita siapkan lima 'prototype'‎ di wilayah Sukabumi, Banyumas, Demak, Jawa Timur, dan Lampung. Masing-masing wilayah itu menyiapkan minimal 1000 hektar lahan pertanian untuk sembilan komoditas, terutama padi. Tahun 2017 saya harap program awal Kluster Pertanian ini bisa segera berjalan", kata Menkop yang didampingi Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM I Wayan Dipta, saat meninjau kesiapan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) di Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, Jumat (16/12).
‎Puspayoga menjelaskan, program kluster pertanian ini menggunakan dana dari Pertamina melalui dana PKBL  (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Masing-masing wilayah tadi, per 1000 hektarnya akan mendapatkan dana Rp13,4 miliar, yang dipergunakan untuk membeli bibit, pupuk, dan pasca panen.Â
"Bahkan, masing-masing petani akan mendapatkan ongkos produksi sebesar Rp2,2 juta perbulan. Dan setiap panen, petani juga akan mendapatkan Rp11 juta per hektar. Bayangkan saja, bila per 1000 hektar digarap oleh 2400 petani, maka ini merupakan program Padat Karya", imbuh Menkop.
Dengan program padat karya seperti itu, lanjut Puspayoga, maka bisa dipastikan Indonesia‎ bisa lepas dari belitan impor pangan. Selanjutnya, tingkat kehidupan para petani pun akan terangkat, karena tak lagi berurusan dengan rentenir.Â
"Bandingkan saja, kita akan membeli gabah panen seharga Rp4500 tanpa potongan apa-apa, sementara kalau dijual ke Bulog dihargai sebesar Rp3700 ditambah potongan-potongan. Petani bisa mendapatkan harga bagus karena memang dirancang untuk efisien dan memiliki nilai tambah sejak masa tanam hingga masa panen. Pasarnya sudah ada, juga teknologinya", tandas Puspayoga. (*)
