JAKARTA (KRjogja.com) - Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi hal mutlak untuk menegakkan hukum dan mencegah korupsi. Dengan adanya sinergi yang baik antara KPK dengan aparat penegak hukum lainnya, impian Indonesia bebas korupsi coba dibuktikan.
"Saya mendukung penuh penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian. Saya juga sudah perintahkan untuk melakukan reformasi internal di institusi kejaksaan dan kepolisian agar menghasilkan penegak-penegak hukum yang profesional," ujar Jokowi dalam pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2016 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12/2016).
Dia mengatakan, para koruptor masih banyak ditindak di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan penegakan hukum selama ini ternyata belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para koruptor. Meski demikian, Jokowi meminta seluruh pihak untuk tidak patah semangat.
"Kita harus bekerja lebih keras lagi, lebih komprehensif, dan lebih terintegrasi. Jangkauan pemberantasan korupsi pun harus mulai dari hulu sampai hilir," kata Jokowi.
Dia juga menegaskan komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski pada kenyataannya saat ini Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada pada peringkat ke-88. (*)
